Banjir Riau Adalah Dampak Kerusakan Gambut

SUARA PEKANBARU - Tahun 2019 ini bencana kebakaran lahan dan hutan, yang menimbulkan bencana kabut-asap kembali mencambangi Riau. Sejak bulan Januari lalu, secara akumulatif sudah terdeteksi lebih dari 37.000 hotspots di provinsi ini. Tetapi, tidak hanya kabut-asap yang rutin mencekau Riau. Setiap memasuki musim hujan, banyak wilayah di provinsi ini juga harus bersiap menghadapi bencana banjir.  

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi ilmiah “Bencana Banjir dalam Perspektif Riau dan Peranan Lahan Gambut sebagai Regulator Hidrologis” yang ditaja oleh Pusat Studi Bencana (PSB), LPPM Universitas Riau, pada hari Senin 26 Agustus 2019 kemaren. Dr. Suwondo yang menjadi narasumber dalam diskusi ini menguraikan akar permasalahan dari bencana banjir di provinsi ini. Menurut narasumber yang juga Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) LPPM Universitas Riau ini, ada lima hal penting yang melatar-belakangi terjadinya bencana banjir.

Pertama, fenomena banjir tidak dapat dipisahkan dari karakteristik alam Riau yang secara umum merupakan dataran rendah (lowland) yang datar (plain). Keberadaan empat sungai besar, yaitu Rokan, Siak, Kampar, dan Indragiri yang mengalir membelah wilayah provinsi, menandai bahwa sebenarnya banjir di wilayah ini merupakan sebuah disain alam. Meskipun demikian, di antara sungai-sungai ini terdapat hamparan lahan-lahan gambut yang  memberikan jasa ekosistem sebagai penyerap dan penyimpan air. Hal ini membuat air hujan secara substansial selalu bisa tersimpan dalam gambut dan menjadi cadangan air ketika memasuki kemarau. Tetapi, ketika banyak lahan gambut mengalami kerusakan, kemampuannya sebagai regulator atau pengendali air ini juga berkurang.

Kedua, adanya kontradiksi antara tataruang wilayah dan kebijakan pembangunan. "Pemerintah di satu sisi memang berupaya menetapkan perlindungan kawasan-kawasan tertentu, misalnya hamparan lahan-lahan gambut sebagai kawasan resapan air, tetapi di sisi lain ada kebijakan yang mendorong alihguna lahan-lahan gambut berskala besar, terutama untuk perkebunan kelapa sawit dan pembukaan hutan tanaman industri (HTI). Bahkan, khusus untuk pengembangan kebun sawit, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk ambil bagian," kata Suwondo yang juga dosen di Program Studi Ilmu Lingkungan Fakultas Pasca-Sarjana Universitas Riau ini. Dampaknya, kerusakan lahan gambut di Riau yang sudah terjadi sejak kira-kira 20 tahun lalu ini sulit dicegah.

Ketiga, adanya kesalahan tata-kelola yang tidak dapat dipisahkan dari lemahnya penegakan hukum perlindungan kawasan. “Tetapi, bagaimana mau menegakkan hukum perlindungan gambut kalau ada kebijakan pemerintah yang seakan abai terhadap hal ini. Dengan berbagai dalih, pemerintah terkesan selalu lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi,” jelas Suwondo.

Keempat, kesalahan perilaku budaya manusia dalam menghuni kawasan-kawasan rawan banjir. “Banjir” sebenarnya merupakan sebuah persepsi antroposentris terhadap fenomena yang secara alamiah sudah jamak terjadi di Riau, yang wilayahnya datar dan rendah ini. Terbentuknya genangan rawa di sepanjang aliran sungai itu sebuah kewajaran. “Kesalahan kita adalah menghuni kawasan-kawasan yang merupakan rawa musiman (seasonal floodplains) di sepanjang aliran sungai dengan cara yang tidak tepat,” kata Suwondo. “Masyarakat Melayu dulu memiliki kearifan lokal, yang membuat mereka tidak serta-merta mengatakan terjadinya limpahan air sungai sebagai “bencana,” seperti misalnya dengan selalu membangun rumah panggung yang dilengkapi sampan,” tambahnya.
      
Kelima, memang tidak dapat dipungkiri perubahan iklim juga sedang belangsung. Dampak dari perubahan ini antara lain berupa perubahan intensitas dan frekuensi terjadinya banjir. Pakar ekologi dan pengelolaan lingkungan ini menyebutkan bahwa di Riau bencana banjir bandang memang ada dan terjadi setiap rentang waktu tertentu, misalnya lima, sepuluh, atau 20 tahun sekali. Terjadinya perubahan iklim memungkinkan interval waktu ini menjadi lebih pendek dan tingkat keparahan dampaknya meningkat.*