Datangi DPRD Provinsi Riau, BEM UNRI Nyatakan Sikap Tolak Impor Beras

SUARA PEKANBARU - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM UNRI) menilai kebijakan impor beras sangat bertolak belakang dengan visi besar Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Menanggapi hal ini, BEM UNRI menyampaikan pernyataan sikap untuk menolak kebijakan impor beras dengan mendatangi DPRD Provinsi Riau pada Senin (5/4) lalu.

Pihak Komisi II DPRD Provinsi Riau yaitu Manahara Napitupulu SH dan Hj. Yanti Komalasari SE. MM menyambut kedatangan BEM UNRI yang diwakili oleh Wakil Presiden Mahasiswa Fitrah Agra Nugraha, Pjs Menteri Sosial dan Politik Andika Febrian dan Staf Kebijakan Publik Kementerian Sosial dan Politik Roby Saputra.

Wakil Presiden Mahasiswa UNRI Fitrah Agra Nugraha menyampaikan pernyataan sikap BEM UNRI untuk menolak kebijakan impor beras yang diambil pemerintah Indonesia dengan alasan yang tidak jelas. Terlebih ketika beras lokal sedang melimpah memasuki panen raya di berbagai sentra produksi. Beberapa poin pernyataan sikap BEM UNRI sebagai berikut :

1. Mendesak Pemerintah Pusat untuk tidak melakukan impor beras dan memaksimalkan penyerapan dari dalam negeri.
2. Menuntut Pemerintah Pusat untuk lebih transparan dalam rencana alokasi impor beras.
3. Menekan Kementerian Perekonomian, Perdagangan, Pertanian, BULOG dan BPS harus lebih koordinatif dalam hal data, fakta dan keputusan untuk impor.
4. Mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kualitas produksi pertanian yang berkelanjutan dan berkemajuan.

“Kami juga mengharapkan adanya koordinasi yang baik antar lembaga untuk mengurusi hal ini, sehingga masalah untuk terkait impor beras tidak akan terulang lagi,” bunyi pernyataan Fitrah.

Andika Febrian selaku Pjs Mensospol BEM UNRI sangat menyayangkan kebijakan impor beras ini, karena menurutnya produksi beras lokal sudah sangat mumpuni sehingga impor beras harusnya tidak perlu dilakukan.

“Data BPS yang dirilis tahun 2021 lahan pertanian indonesia sudah sangat luas dan mumpuni untuk memproduksi, setidaknya ada 4,86 juta ha. Angka ini jauh lebih dari cukup untuk produksi kebutuhan dalam negeri. Sementara itu produksi gerabah kering giling (GKG) periode januari sampai april mencapai 25,37 juta ton, meningkat 26,88% dari tahun 2020 dan 6,70% dari tahun 2019. Data ini pun semakin didukung dengan penyampain dirut perum bulog yang menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah dan beras komersial saat ini adalah 923.471 ton. Maka dari data ini rasanya sudah tidak perlu lagi kita melakukan impor beras,” tutur Andika.

“Meskipun akhir Maret lalu presiden jokowi sudah mengeluarkan statement untuk pembatalan impor beras, dalam hal ini BEM UNRI akan terus mengawal dan mewanti-wanti sehingga jangan lagi sampai ada niatan dari pemeintah kita untuk impor beras disaat produksi beras dalam negeri meningkat,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan BEM UNRI akan selalu menolak kebijakan pemerintah untuk melakukan impor, karena melakukan impor akan sama saja menyakiti para petani dan mengkhianati masyarakat Indonesia itu sendiri.

Menanggapi pernyataan BEM UNRI, pihak Komisi II DPRD Provinsi Riau memiliki pandangan yang sama terkait kebijakan impor beras ini. Menurutnya, data yang telah disampaikan tadi sudah menjawab kebutuhan beras di Indonesia, sehingga pemerintah harus memaksimalkan produksi beras dalam negeri.

“Kami mengapresiasi akan kepedulian mahasiswa BEM UNRI pada kepentingan negeri. Kami sepakat dengan BEM UNRI, untuk pernyataan sikap ini akan segera kami tindak lanjuti secepatnya” ujar Manahara.