BPP Pekanbaru Sebut e-Musrenbang dan e-Pokir akan Transparan

SUARA PEKANBARU - Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kota Pekanbaru, mengemukan rekomendasi kajian terhadap penyusunan Musrenbang elektronik (e-Musrenbang) dan Pokok Pikiran elektronik (e-Pokir) yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Beppeda).

Kepala BPP Pekanbaru Masykur Tarmizi melalui Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Andin Niantima Primasari mengatakan, rekomendasi kajian itu disampaikan dalam pertemuan pembahasan kategori usulan e-Musrenbang dan e-Pokir yang masuk dalam rencana kerja (renja) perangkat daerah di ruang rapat kantor Dinas PUPR Pekanbaru, Selasa (11/2) lalu.

"Dalam pertemuan ini, BPP hadir untuk memberikan rekomendasi aktual berdasarkan kajian singkat yang dilakukan sebelumnya berupa mini laporan," ungkap Andin, Selasa (25/2/2020).

Disampaikannya, ada dua hal kajian BPP yang sekiranya dapat dijadikan sebagai rekomendasi aktual terhadap kegiatan tersebut. Di antaranya sistem self assesment system (sistem penilaian diri) dan official assessment system (sistem penilaian resmi).

"Jadi, dalam rapat tersebut BPP merekomendasikan agar penyaringan e-Musrenbang dan e-Pokir dilakukan dengan sistem self assesment system dan official assessment system," ujarnya.

Self assessment system, terang Andin, merupakan sebuah sistem penilaian yang dilakukan sendiri oleh pengusul program dan kegiatan yang akan dimasukkan dalam rencana kerja setelah melalui tahapan verifikasi oleh sistem. 

"Dalam sistem ini, setiap pengusul baik itu masyarakat atau perwakilan maupun Anggota DPRD menilai sendiri usulannya dengan kriteria yang sudah ditentukan," ucapnya.

Sementara official assessment system, lanjut Andin, perangkat daerah yang menjadi tujuan dari program dan kegiatan usulan berhak menilai usulan yang masuk tersebut. 

"Dari kedua penilaian inilah kemudian hasilnya akan dikompilasi dan menghasilkan penilaian yang terbuka terhadap usulan musrenbang dan pokir yang masuk," tuturnya.

Di kesempatan itu, sebut dia, BPP juga memberikan saran agar sistem penilaian yang diusulkan dapat diintegrasikan dengan e-Planning. 

"Kita berharap rekomendasi ini menjadi solusi di tengah permasalahan yang timbul dalam sebuah perencanaan buttom-up dalam pemerintahan daerah khususnya Kota Pekanbaru," harapnya.

Turut hadir dalam kesempatan ini, para Kepala Bidang, Tenaga Fungsional Perekayasa dan Analis Kebijakan di lingkungan BPP.*