Ini Harapan Gubri Syamsuar ke Nelayan Rupat

SUARA PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menerima pertemuan dengan para nelayan Pulau Rupat di Kediaman Gubernur, Minggu (06/11/2022).

Pertemuan tersebut merupakan silahturahmi sekaligus para nelayan menyampaikan aspirasi tentang keluh kesah yang dialaminya mulai terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM hingga kondisi jalan di daerah Pulau Rupat.

Seorang nelayan, Harianto mengatakan, bahwa dirinya belum mendapatkan bantuan langsung tunai BBM baik dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi.

“Kami ingin menyampaikan, masalah bantuan BLT BBM untuk nelayan ini tidak merata Pak. Banyak yang belum mendapatkannya Pak,” kata Harianto kepada Gubri Syamsuar.

Hardianto melanjuti, jalan di Desa Sukadamai Kecamatan Rupat Utara mengalami kerusakan. Sehingga, akses transportasi di daerahnya itu susah dilalui saat musim hujan.

“Saya ingin menambahkan, ada lagi masalah jalan di Desa Suka damai rusak parah Pak, anak kami kalau sudah musim hujan susah untuk sekolah Pak. Untuk itulah kami bertemu Bapak Gubernur,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubri Syamsuar menyambut baik kedatangan para nelayan dari Pulau Rupat. Ia menjelaskan, Pulau Rupat merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis.

Dengan begitu, untuk memperbaiki jalan rusak di daerah tentu sudah ada aturan tertentu. Karena jalan itu ada pembagiannya kewenangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

“Tadi saya dengar ada keluhan dari nelayan terhadap jalan rusak, jalan inikan ada kewanangan kabupaten, provinsi dan ada juga kewanangan nasional. Terhadap jalan-jalan rusak seperti itu sebaiknya kami lihat terlebih dahulu, jadi makanya memang tidak bisa semuanya kami sembarangan memastikan untuk perbaikinya karena jika salah kewenangan malah  jadi masalah hukum,” jelas Gubri.

Gubri terangkan, terkait bantuan langsung tunai BBM untuk nelayan Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan anggarannya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau.

“Sebetulnya kalau memang itu ada bantuan dari kami, bisa juga ada nanti dari bantuan kabupaten. Sebab pemerintah pusat sudah telah memerintahkan ke semua kepala daerah untuk dua persen dari dana transfer itu harus dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” terangnya.