10 dari 12 Kabupaten/Kota di Riau Terendam Banjir

SUARA PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menggelar rapat koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Banjir di Provinsi Riau. Kegiatan berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (19/1/2024).

Rakor tersebut juga diikuti oleh anggota Komisi 8 DPR RI, Achmad, kepala OPD dilingkungan Pemprov Riau, kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau, hingga forkopimda.

Dalam kesempatan itu, Gubri Edy Nasution menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan puting beliung) tahun 2023.

Status siaga bencana Hidrometeorologi tersebut terhitung sejak 22 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Penetapan setatus berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 7743/XII/2023 tentang Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Riau tahun 2023.

"Kita di Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, ini kurang lebih selama 40 hari, mengingat 10 dari 12 kabupaten/kota di Riau dalam kondisi yang hampir semua berlaku sama yakni banjir," ujarnya.

Kepada Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Gubri Edy Nasution menyebutkan, total daerah yang terdampak banjir di Bumi Lancang Kuning yakni 10 kabupaten/kota, yang terdiri dari 41 kecamatan, dan 121 desa. Adapun rinciannya, Kota Pekanbaru 4 kecamatan dan 6 kelurahan, Kecamatan Indragiri Hilir 5 kecamatan dan 5 desa, Indragiri Hulu 2 kecamatan dan 3 desa,  Pelalawan 6 kecamatan dan 24 desa.

Selanjutnya, Bengkalis 4 kecamatan dan 7 desa, Kampar 3 kecamatan dan 3 desa, Kuansing 4 kecamatan dan 7 desa, Rokan Hilir 10 kecamatan dan 60 desa, Rokan Hulu 1 kecamatan dan 2 desa, serta Kepulauan Meranti 2 kecamatan dan 4 desa.

"Daerah yang paling banyak terdampak itu ada di Kabupaten Rokan Hilir," imbuhnya.