Komisi III DPRD Pekanbaru Hearing Diskes Terkait Layanan Kesehatan Warga Kurang Mampu

SUARA PEKANBARU - Komisi III DPRD Pekanbaru menggelar hearing bersama Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru, Selasa (22/3/2022). Agenda tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Aidil Amri S Sos, didampingi Wakil Ketua, H Ervan diikuti anggota lain di antaranya, Irman Sasrianto, Ida Yulita Susanti SH MH, Ruslan Tarigan dan Zulkarnain.

Dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru hadir langsung Kepala dinas, Zaini Rizaldy, bersama Sekretaris  dan Kepala Bidang. Beberapa persoalan dibahas dalam agenda itu salah satunya terkait pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Pekanbaru dr Zaini Rizaldy, menyampaikan, Pemko Pekanbaru saat ini mempunyai anggaran yang diintegrasikan bagi masyarakat kurang mampu agar bisa memiliki jaminan kesehatan yaitu BPJS Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Untuk tahun 2022, kuota yang dianggarkan sangat terbatas yaitu hanya sebanyak 57 ribu peserta. Sementara untuk saat ini, sudah ada sebanyak 55 ribu yang telah kita daftarkan. Artinya, kita memang masih membutuhkan tambahan anggaran untuk bisa memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat," jelasnya.

Masyarakat Pekanbaru yang mempunyai BPJS sebanyak 82 persen. Artinya, untuk mengejar 95 persen untuk program Universal Health Coverage (UHC) masih dibutuhkan tambahan sekitar 8 persen atau 8 ribu masyarakat yang didaftarkan. "Kita masih membutuhkan 8 persen lagi. Kalau jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebanyak 1,5 juta jiwa ya butuh sekitar 80 ribu peserta lagi yang harus kita daftarkan," terangnya.

Zaini menyebut, apabila program UHC sudah tercapai maka masyarakat tidak adalagi yang menunggu waktu jeda sampai 14 hari agar BPJS Kesehatan bisa diaktifkan. "Ketika UHC sudah tercapai, tidak ada lagi masyarakat yang menunggu jeda 14 hari. Jadi, misalkan hari ini kita daftarkan, maka langsung bisa diaktifkan," tutup Zaini. Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Aidil Amri S Sos, berharap anggaran yang ada di Diskes Pekanbaru tidak dikurangi.

" Kita ingatkan juga kepada wali kota agar agar jangan ada lagi recofusing anggaran di Dinas Kesehatan karena ini untuk kesehatan masyarakat," ujarnya. Politisi Demokrat itu mendesak Diskes Kota Pekanbaru agar segera merampungkan data masyarakat yang kurang mampu dari segi perekonomian. "Secepatnya kita akan memanggil TAPD Pekanbaru untuk memberikan anggaran lebih untuk Dinkes dan ini manfaatnya sangat besar untuk masyarakat khususnya yang kurang mampu. Kita (Komisi III) akan mengawal anggaran ini," tutup Aidil.(Gallery/Parlementaria)