Atasi Stunting, Pemko Pekanbaru Anggarkan Rp35 Miliar

SUARA PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru menggelontorkan anggaran mencapai Rp 35 miliar untuk mendukung upaya mencegah kasus stunting pada balita. Alokasi anggaran terbanyak untuk bidang kesehatan.

Jumlah anggaran penanganan stunting di sektor kesehatan mencapai Rp 21 miliar lebih. Kebanyakan untuk mendukung layanan aksrs kesehatan bagi ibu dan balita.

Walikota Pekanbaru, Dr.H. Firdaus, S.T., M.T menilai cara mencegah kasus stunting yakni meningkatkan layanan gizi bagi ibu hamil dan balita. Mereka juga mesti mendapat akses bahan pangan hingga layanan kesehatan.

"Kita berupaya agar pada tahun 2022 sudah zero stunting," ujarnya dalam rembuk stunting sebagai aksi konvergensi dan pencegahan stunting di Kota Pekanbaru, Kamis (22/7).

Walikota mengaku bahwa pemerintah kota punya keterbatasan anggaran dalam menangani kasus stuning. Ia menilai perlu melakukan rembuk agar bisa mengajak semua pihak ikut serta dalam upaya mencegah kasus stunting.

Dirinya mengajak lembaga dan berbagai pihak ikut membantu upaya menurunkan angka stunting. Ia menyebut anggarannya bisa bersumber dari CSR dunia usaha, hibah, infak, wakaf dan kegiatan lainnya dalam meningkatkan akses layanan kesehatan dan layanan sanitasi.

Tahun 2022 mendatang pemerintah kota mengalokasikan anggaran sebesar Rp 82 miliar untuk mencegah kasus stunting. Upaya mencegah stunting ini melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

OPD yang terlibat yakni Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Lalu Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Dinas PUPR Kota Pekanbaru dan Dinas Perkim Pekanbaru. Lalu Dinas Sosial Pekanbaru, Disdalduk KB Kota Pekanbaru, DP3AM Kota Pekanbaru, Bappeda Kota Pekanbaru dan Disdukcapil Kota Pekanbaru.

Rembuk ini bertujuan untuk memastikann adanya upaya penurunan kasus stunting secara terintegrasi. Ada juga komitmen bersama dalam menurunkan kasus stunting.