Cegah Beras SPHP Dijual Tak Harga HET, Ini Langkah Disperindag Pekanbaru

SUARA PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengawasi distribusi beras Bulog SPHP. Pengawasan dilakukan hingga penyaluran ke masyarakat.

Kepala Disperindag Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan, pihaknya bakal mengawasi distribusi beras subsidi ini hingga ke masyarakat. Mereka juga melakukan pengawasan ke distributor agar tidak terjadi indikasi kecurangan.

"Kalau ada yang jual diatas HET bisa dilaporkan dan akan ditindak. Maka Bulog tidak lagi suplay beras ke RPK itu. Kita melakukan pengawasan dengan Kanwil Bulog," kata Ami, sapaan akrabnya, Selasa (19/9).

Ia menuturkan, untuk beras SPHP ini merupakan subsidi pemerintah sebagai salah satu solusi mengatasi kenaikan harga beras premium saat ini. Beras SPHP ini telah memiliki harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp11.500 per kilogram.

Pedagang yang menjual tidak diperbolehkan menjualnya melebihi HET yang telah ditetapkan. Kalau ada pedagang yang menjual diatas HET bisa dilaporkan kepada pihaknya.

"Ada juga saya dapat informasi, susah cari berasnya. Kalau pun ada harga diatas HET yang telah ditentukan. Kita langsung tindak," ungkapnya.

Ami menyebut, bahwa selain beras dijual di pasar rakyat juga ada di RPK. RPK ini memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bulog. RPK juga diingatkan untuk menjual beras subsidi ini ke masyarakat dan tidak melakukan kecurangan.

"RPK itu izinnya dari Bulog. Untuk spesifikasi nya Bulog yang tau. Karena RPK itu mitra Bulog," pungkasnya.

Seperti diketahui, harga beras premium alami kenaikan sejak beberapa minggu ini. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah. Harga beras premium ada di kisaran Rp 15.500 per kilogram hingga Rp 17.000 per kilogram.

Pemerintah menyarankan, masyarakat bisa memilih beras SPHP sebagai alternatif karena harganya yang murah dan kualitas beras yang cukup baik.