Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Mabes Polri mengambil alih penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau yang diduga melibatkan korporasi. 

Perintah tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas membahas penanganan karhutla di Riau, Senin (24/8/2026). Rapat digelar setelah Presiden meninjau langsung lokasi karhutla di Kabupaten Kampar. 

Rapat tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau.
Dalam rapat, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan melaporkan perkembangan penanganan karhutla di wilayah Riau. Ia mengungkap adanya tiga orang pelaku yang diduga memiliki keterkaitan dengan korporasi. 

"Ada tiga orang pelaku karhutla yang diduga didalangi oleh korporasi," kata Herry dalam 
laporannya kepada Presiden Prabowo. 

Herry menyebut ketiga orang tersebut masih menjalani proses pemeriksaan dan pengembangan oleh aparat penegak hukum. Mereka diduga menggunakan modus berpura-pura memancing sebelum membakar lahan. 

"Modusnya mereka datang ke suatu lahan, pura-pura mancing, lalu membakar lahan tersebut. Padahal mereka tidak punya lahan di situ. Saat ini masih dilakukan pengembangan," ujarnya. 

Mendengar laporan tersebut, Prabowo meminta Kapolri mengambil alih langsung penanganan kasus tersebut. Presiden juga memerintahkan agar ketiga pelaku dibawa ke Jakarta untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. 

"Bawa ke Jakarta. Bapak Kapolri, ambil alih, dibantu juga oleh BIN," tegas Prabowo. 

Presiden meminta pengusutan dilakukan secara serius untuk mengungkap pihak-pihak yang berada di balik aksi pembakaran lahan tersebut.
Penanganan kasus ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla, terutama jika ditemukan indikasi keterlibatan korporasi. 

Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Riau diawali dengan kedatangannya di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, sekitar pukul 10.50 WIB. Setelah itu, Presiden meninjau langsung penanganan karhutla di Kabupaten Kampar sebelum memimpin rapat terbatas.